Kawanuainfo.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara resmi menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian serta penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Provinsi Sulawesi Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2027 serta pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Senin (21/9/2026).

Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi DPRD Sulawesi Utara menyatakan menyetujui Ranperda Provinsi Sulut tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Anggota DPRD Sulawesi Utara, Hillary Julia Tuwo yang ditemui awak media usai Rapat Paripurna menegaskan komitmen legislatif dalam mengawal ketat realisasi anggaran yang dikelola oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Hillary mendorong seluruh instansi teknis eksekutif agar memanfaatkan alokasi anggaran efisien, terukur, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Dengan adanya anggaran perubahan ini, poin utamanya adalah tepat sasaran dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jangan sampai ada pengalokasian atau pembuangan anggaran untuk hal-hal yang tidak perlu,” tegas Hillary.

Politisi dapil Minut-Bitung tersebut menguraikan bahwa fungsi pengawasan anggaran akan dimaksimalkan melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut.

Pihaknya bakal melakukan pemantauan secara berkala terhadap seluruh program kerja eksekutif untuk memastikan penyerapan anggaran berjalan sesuai dengan hasil kesepakatan Ranperda yang telah ditetapkan.

“Fungsi kontrol dari legislatif dan Badan Anggaran akan terus mengawasi agar alokasi belanja yang diusulkan tiap SKPD benar-benar sesuai porsi dan peruntukannya. Jika pelaksanaan di lapangan tidak sesuai target dan tidak tepat sasaran, lembaga legislatif dipastikan bakal melakukan evaluasi kritis,” tambahnya.

Di sisi lain, Srikandi PSI itu memberikan apresiasi atas pencapaian kinerja Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur yang berhasil meraih penghargaan nasional di bidang pendidikan.

Capaian prestasi tersebut berdampak langsung pada penambahan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat senilai Rp2 miliar.

“Pencapaian di sektor pendidikan ini merupakan hadiah keberhasilan bagi daerah. Adanya tambahan alokasi anggaran Rp2 miliar menunjukkan adanya progres dan kemajuan nyata pembangunan pendidikan di Sulut,” ungkap Hillary.

Lebih lanjut, Hillary mengungkapkan adanya potensi insentif fiskal dari pemerintah pusat bagi daerah yang mampu mendongkrak indikator pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Informasi yang diterima mengindikasikan adanya skema alokasi bantuan pusat bernilai di atas Rp1 triliun bagi daerah penerima insentif keberhasilan ekonomi.

“Kami di DPRD siap berkolaborasi secara intensif dengan Gubernur dan seluruh jajaran SKPD. Harapannya, dengan memacu pertumbuhan ekonomi daerah, struktur APBD Sulut ke depan makin sehat dan berpeluang mendapat dukungan dana transfer yang lebih besar dari pusat,” tutupnya. (Vil)