Kawanuainfo.com — Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Stella Runtuwene, mengharapkan adanya perhatian serius dan langkah konkrit dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut terkait realisasi program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Bantuan yang merupakan bagian dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD tersebut dinilai sangat mendesak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah.

​Kepada awak media, Stella menjelaskan bahwa usulan yang diserap dari aspirasi masyarakat sejak 2025 tersebut ditujukan untuk realisasi di tahun anggaran 2026.

Data mengenai keluarga penerima manfaat telah diserahkan ke dinas terkait untuk ditindaklanjuti dan ditinjau langsung di lapangan. Namun, hingga menjelang pembahasan APBD Perubahan, program tersebut belum menunjukkan perkembangan signifikan.

​”Pokir yang kami usulkan murni ditujukan bagi masyarakat yang tempat tinggalnya memang belum layak huni. Kami sudah menyampaikan data-data tersebut ke dinas terkait agar bisa ditinjau di lapangan. Harapan kami, usulan ini bisa segera diakomodasi agar masyarakat bisa merasakannya,” jelas Stella diruang rapat paripurna DPRD Sulut, Selasa (28/7/2026).

​Legislator Partai Nasdem itu menambahkan, usulan bantuan RTLH tersebut mencakup 10 unit rumah yang tersebar di wilayah Minahasa Selatan (Minsel) dan Minahasa Tenggara (Mitra). Dari hasil koordinasi awal dengan Dinas Sosial, program tersebut rupanya belum masuk dalam alokasi pencairan.

​Menurut Stella, kepastian realisasi program bantuan sangat penting bagi para wakil rakyat saat menjalankan fungsi pengawasan dan menyerap aspirasi di daerah pemilihan (dapil). Tanpa adanya kejelasan, keterbukaan informasi kepada masyarakat menjadi terkendala.

​”Kami sebagai jembatan aspirasi tentu memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat. Bantuan ini bukan program proyek, melainkan bantuan sosial langsung. Jika tidak ada kepastian, kami di daerah tentu merasa tidak enak kepada warga yang sangat membutuhkan,” tambahnya.

​Menindaklanjuti hal tersebut, Stella menegaskan bahwa pihak DPRD Sulut akan kembali mengusulkan serta mengawal pembahasan program bantuan rumah layak huni ini dalam rapat lintas komisi. Pihaknya berharap Pemprov Sulut dapat memprioritaskan program-program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga. (Red)