Kawanuainfo.com – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 Provinsi Sulawesi Utara berlangsung di tengah situasi keterbatasan anggaran yang dirasakan oleh hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Meski dihadapkan pada tantangan finansial dan gejolak aspirasi dari para anggota DPRD Sulut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulut, Tahlis Gallang, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap optimis dan profesional.

Dalam penyampaiannya di hadapan forum pembahasan KUA-PPAS, Selasa (28/7/2026), Tahlis Gallang mengungkapkan bahwa situasi efisiensi dan minimnya alokasi anggaran operasional terjadi merata di seluruh dinas.

Sebagai contoh, alokasi anggaran pada Dinas Pertanian yang berkisar 33 miliar rupiah sebagian besar telah terserap untuk belanja pegawai dan gaji, sementara porsi operasional riil belanja barang/jasa maupun bantuan untuk masyarakat jauh lebih terbatas. Kondisi serupa juga dirasakan oleh dinas-dinas lain hingga Sekretariat Daerah.

Namun, Tahlis menekankan bahwa sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, jajaran eksekutif harus tetap berdiri tegak dan tangguh.

“Apapun masalah yang dihadapi, kami harus tetap tangguh seolah-olah tidak pernah terjadi ada masalah. Ini tanggung jawab moral yang harus kami sampaikan. Keterbatasan ini adalah tantangan yang harus diantisipasi dengan cermat agar tidak menimbulkan kewajiban atau hutang di kemudian hari,” ujar Tahlis.

Dalam menjaga stabilitas keuangan daerah, Pemprov Sulut mengambil berbagai langkah strategis yang sangat terukur.

Mengenai penyertaan modal daerah pada Bank SulutGo (BSG), pemprov tetap berkomitmen demi menjaga porsi kepemilikan saham dan dividen, dengan tetap menghormati kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif.

Selain itu, pemprov juga bersikap sangat hati-hati dalam menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak memicu defisit anggaran maupun beban hutang kepada pihak ketiga.

Strategi lainnya mencakup optimalisasi penerimaan dari sektor pertambangan rakyat (IPR) yang saat ini difokuskan pada penyiapan regulasi, pembentukan koperasi pertambangan, dan penyusunan izin lingkungan (UKL-UPL) agar dapat memberikan kontribusi PAD secara nyata dan legal pada APBD mendatang.

Di sisi lain, Pemprov Sulut memilih jalur diplomasi yang rasional dengan mendorong kebijakan ke pemerintah pusat, termasuk siap membentuk tim khusus bersama DPRD guna memperjuangkan fleksibilitas regulasi alokasi anggaran daerah (mandatory spending belanja pegawai).

Tahlis menyatakan optimismenya bahwa tekanan anggaran ini sifatnya sementara. Dengan kerja cerdas dan persiapan regulasi yang matang, perekonomian dan postur anggaran Sulut diyakini akan kembali bangkit pada tahun-tahun mendatang.

Sikap tenang dan optimisme yang ditunjukkan Tahlis Gallang mendapat sambutan hangat serta apresiasi mendalam dari Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Fransiscus Andi Silangen.

Silangen menyebut, sikap ‘petarung’ Tahlis Gallang dalam memimpin jajaran eksekutif melewati masa-masa sulit diharapkan dapat memberikan energi positif bagi seluruh jajaran Pemprov Sulut.

“Luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Sekprov. Walaupun khawatir, beliau tidak menunjukkan kekhawatiran itu. Kita harus tetap tenang. Situasi memang berat di semua daerah, tetapi kita harus tetap optimis, cermat, dan saksama dalam mempersiapkan rencana kerja ke depan agar tidak terbelit hutang,” puji Ketua DPRD Sulut.

Sinergi dan kesepahaman antara eksekutif dan legislatif ini diharapkan dapat melahirkan dokumen KUA-PPAS TA 2027 yang akuntabel, realistis, serta tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat Sulawesi Utara. (Red)