Sitaro, Kawanuainfo.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) terus bermanuver memperkuat ekosistem jaminan kesehatan bagi warganya. Komitmen ini ditunjukkan melalui kehadiran Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Sitaro, Heronimus Makainas, SE, dalam Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Kegiatan strategis lintas sektoral tersebut dilangsungkan di Kantor Cabang Utama BPJS Kesehatan Manado, Senin (21/9/2026). Forum ini dirancang sebagai wadah konsolidasi utama guna mendukung penyelenggaraan serta peningkatan mutu pelayanan medis bagi masyarakat yang berada di wilayah kepulauan.

Langkah eksekutif dalam menjamin akses kesehatan ini mendapat pengawalan dan dukungan penuh dari pihak legislatif. Turut hadir mendampingi Plt Bupati dalam forum tersebut, yakni Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro, Moghtar H.M. Kaudis, S.Pi, M.Si, serta Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Sitaro, Drs. Eddy Salindeho, M.Si.

Fokus utama dari pertemuan ini adalah merumuskan langkah penguatan kemitraan antara BPJS Kesehatan, instansi pemerintah daerah, serta para pengelola fasilitas kesehatan (faskes). Sinergi ketiga pilar ini dinilai krusial agar standar pelayanan medis kepada masyarakat Sitaro dapat berjalan optimal tanpa terhambat kendala administratif.

​”Forum ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan komunikasi antar pemangku kepentingan, khususnya dalam pengelolaan kerja sama fasilitas kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sitaro dapat terus ditingkatkan,” tegas Heronimus Makainas.

Upaya penguatan kemitraan faskes ini berbanding lurus dengan rekam jejak impresif Pemkab Sitaro di sektor kesehatan publik. Sitaro tercatat sebagai salah satu daerah yang berhasil mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2026, yang membuktikan tingginya persentase perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk setempat.

Keberhasilan mempertahankan status UHC tersebut ditopang oleh kesiapan infrastruktur kesehatan daerah yang terus ditingkatkan. Saat ini, pelayanan medis dasar hingga rujukan di Kabupaten Sitaro telah didukung oleh operasional dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) serta belasan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar di berbagai pulau.

Melalui integrasi layanan antara BPJS Kesehatan dan seluruh infrastruktur medis milik daerah tersebut, pemerintah berupaya keras meminimalisasi tantangan geografis. Pengelolaan kerja sama yang baik dipastikan akan melindungi warga dari kendala biaya dan prosedur saat membutuhkan penanganan darurat maupun rawat jalan.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro berkomitmen untuk terus mendorong kolaborasi berkesinambungan dengan BPJS Kesehatan. Intervensi kebijakan ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk menggaransi seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang mudah, berkualitas, dan berkelanjutan.

Penulis : Candle Heiner Rogaga.