MANADO, KAWANUAINFO.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) bersama Pemerintah Provinsi Sulut menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto terkait RAPBN 2027 beserta Nota Keuangannya, Jumat (14/8/2026).

​Kegiatan yang berlangsung di Gedung DPRD Sulut tersebut terhubung secara langsung (live streaming) dengan Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta. Agenda ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, serta jajaran pejabat Eselon II, III, dan IV Pemprov Sulut.

​Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan sepuluh program utama transformasi nasional yang menjadi arah kebijakan pemerintah pusat pada tahun anggaran mendatang.

​Poin Utama RAPBN 2027 yang Dipaparkan Presiden:

  • ​Kesehatan: Renovasi 10.000 Puskesmas (alokasi Rp4 miliar per unit), target 514 Laboratorium Kesehatan Masyarakat hingga 2030, pengadaan ambulans udara, serta revitalisasi 441 RSUD untuk penanganan penyakit berisiko tinggi.
  • ​Pendidikan: Penuntasan perbaikan fasilitas sekolah rusak paling lambat 2029, digitalisasi ruang kelas melalui Interactive Flat Panel (IFP), dan pembebasan biaya pendidikan di sekolah negeri.
  • ​Ekonomi & Perdagangan: Peluncuran skema ekspor satu pintu melalui Bursa Mineral dan Komoditas Strategis per 1 Januari 2027 dengan acuan Indonesia Reference Price (IRP).
  • ​Energi & BUMN: Penataan BUMN hingga tersisa maksimal 300 perusahaan, akselerasi transisi energi bersih target 100 GW Energi Surya, serta penghentian 13 GW PLTD guna menghemat biaya hingga Rp73,9 triliun per tahun.
  • ​Investasi & Tata Kelola: Pembentukan Indonesia Financial Center (IFC) di Jakarta dan Bali, pendanaan proyek strategis (mobil nasional, Giant Sea Wall) via Danantara, insentif 1 juta motor listrik, serta rencana revisi UU Dwi-Kewarganegaraan terbatas bagi diaspora bertalenta.

​Menanggapi penyampaian tersebut, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk menyelaraskan perencanaan program dalam APBD Sulut dengan kebijakan nasional.

​”Melalui pidato kenegaraan ini, kita menyatukan tekad agar setiap kegiatan di APBD maupun dokumen perencanaan daerah selaras dan bersinergi dengan pusat. Diharapkan tidak ada lagi kesenjangan perencanaan sehingga pembangunan di Sulawesi Utara tepat sasaran,” tegas Silangen.

​Ia mengimbau agar momentum peringatan HUT ke-81 RI dijadikan ajang memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemprov Sulut demi kesejahteraan masyarakat Bumi Nyiur Melambai. (Karel)