MANADO, Kawanuainfo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan pidato Presiden Prabowo Subianto terkait Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya, Jumat (14/8/2026).

Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Sulut tersebut terhubung secara langsung (live streaming) dengan Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Parlemen, Jakarta. Agenda ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, serta jajaran pejabat Eselon II, III, dan IV Pemprov Sulut.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan sepuluh program besar transformasi nasional sebagai arah kebijakan utama pemerintah untuk tahun anggaran 2027. Sejumlah program prioritas tersebut meliputi:

  • Kesehatan: Renovasi 10.000 Puskesmas dengan alokasi Rp4 miliar per unit, target pembangunan 514 Laboratorium Kesehatan Masyarakat hingga 2030, penyediaan ambulans udara, penerjunan tim dokter terbang, serta revitalisasi 441 RSUD untuk penanganan penyakit berisiko tinggi. Pemerintah juga membuka fakultas kedokteran baru, memperbanyak program spesialis, dan membuka kerja sama terbatas dengan tenaga medis asing.
  • Pendidikan: Penuntasan perbaikan fasilitas sekolah rusak paling lambat tahun 2029, digitalisasi ruang kelas melalui distribusi Interactive Flat Panel (IFP), dan pembebasan biaya pendidikan di seluruh sekolah negeri.
  • Perekonomian & Komoditas: Penerapan skema ekspor satu pintu melalui Bursa Mineral dan Komoditas Strategis per 1 Januari 2027 di bawah pengawasan OJK, guna mengunci harga komoditas unggulan melalui Indonesia Reference Price (IRP).
  • Tata Kelola BUMN & Efisiensi: Pemangkasan BUMN tidak produktif hingga menyisakan maksimal 300 perusahaan pada akhir tahun, serta pemanfaatan aset publik bersama sektor swasta.
  • Energi Clean Transition: Target pembangunan 30 GW PLTS dari total target 100 GW Energi Surya, penghentian operasional 13 GW PLTD untuk menghemat BPP listrik hingga Rp73,9 triliun per tahun, serta insentif untuk satu juta unit motor listrik lokal.
  • Keuangan & Investasi Strategis: Pembentukan Indonesia Financial Center (IFC) di Jakarta dan Bali, penguatan Danantara Development Management Fund (DDMF) untuk mendanai proyek mobil nasional, ekosistem motor nasional, dan Giant Sea Wall Jawa.
  • Regulasi: Rencana revisi UU untuk membuka skema dwi-kewarganegaraan terbatas bagi diaspora bertalenta.

Usai mendengarkan pidato kenegaraan tersebut, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen menginstruksikan seluruh perangkat daerah di Sulawesi Utara untuk menyelaraskan dokumen perencanaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan program prioritas nasional.

“Melalui pidato kenegaraan ini, kita menyatukan tekad agar setiap kegiatan di APBD maupun dokumen perencanaan daerah selaras dan bersinergi dengan pusat. Diharapkan tidak ada lagi kesenjangan perencanaan agar pembangunan di Sulawesi Utara tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Silangen.

Ia menegaskan bahwa keselarasan antara DPRD dan Pemprov Sulut menjadi kunci utama dalam mendukung kebijakan Pemerintah Pusat sekaligus memperingati momentum HUT ke-81 Republik Indonesia. (Karel)