Kawanuainfo.com — Upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sistem ketatanegaraan serta optimalisasi fungsi kelembagaan daerah terus digencarkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Sulawesi Utara (Sulut), Stefanus B.A.N. Liow.

Melalui kegiatan Sarasehan Kebangsaan MPR RI yang menghadirkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Sam Ratulangi Unsrat Manado, Ferry Daud Liando, sebagai narasumber, kedua tokoh penting tersebut secara komprehensif mengupas tuntas peran krusial serta kedudukan DPD RI sebagai representasi wilayah yang menjembatani aspirasi masyarakat di tingkat pusat.

Kegiatan yang dihelat di aula Kantor DPD RI Perwakilan Sulut, Senin (9/11/2026) ini, tidak hanya menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah untuk mengatasi tumpang tindih regulasi, tetapi juga menjadi wadah strategis dalam mengawal konstitusi serta kedaulatan rakyat.

Dalam pemaparannya di hadapan para peserta, Senator BAN Liow menjelaskan bahwa pasca-amandemen Undang-Undang Dasar UUD 1945, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI kini sejajar dengan lembaga negara lainnya.

MPR saat ini beranggotakan 732 orang yang merupakan gabungan dari 152 anggota DPD RI dan 580 anggota DPR RI.

Meski UUD 1945 dapat diamandemen, Stefanus mengingatkan adanya konsensus nasional bahwa Pembukaan UUD 1945, nilai-nilai Pancasila, serta bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dengan sistem presidensial bersifat tetap dan tidak boleh diubah.

Terkait pelaksanaan fungsi legislatif, Stefanus memaparkan bahwa DPD RI bersama DPR RI memegang kewenangan bersama pemerintah dalam membahas rancangan undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dirinya mencontohkan sejumlah kerja nyata di tingkat pusat, termasuk pengawalan terhadap penyelesaian peraturan daerah perda tata ruang wilayah serta regulasi terkait penanggulangan bencana dan penguatan kelembagaan daerah.

“Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik, kami terus berupaya mengoptimalkan kewenangan DPD RI agar aspirasi masyarakat di daerah dapat terakomodasi secara maksimal melalui koordinasi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait di pusat,” ujar Stefanus.

Sementara itu, narasumber kegiatan yang juga merupakan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Sam Ratulangi Unsrat Manado, Ferry Daud Liando, dalam pemaparannya menyoroti pentingnya ruang komunikasi publik yang terbuka bagi para senator dalam menjaring aspirasi masyarakat.

Liando menegaskan bahwa keberadaan DPD RI sangat krusial sebagai representasi wilayah yang memahami karakter lokal daerah.

“Bagaimana seorang pemimpin itu memimpin unit tertentu tapi dia tidak menguasai karakter di daerah, jadi paling tidak levelnya sama cuma kita bagi-bagi kamar sebagaimana di Amerika,” tandasnya.

Melalui pernyataan tersebut, Ferry menekankan pentingnya pembagian ruang lingkup kewenangan yang jelas dan proporsional antara DPD RI dan DPR RI demi memperkuat efektivitas pengawasan serta penyerapan aspirasi dari daerah.

Kegiatan sarasehan kebangsaan di aula Kantor DPD RI Perwakilan Sulut ini berlangsung interaktif dengan dihadiri oleh peserta yang terdiri dari para jurnalis serta perwakilan dari elemen pemuda.

Sebelum pelaksanaan di aula Kantor DPD RI Perwakilan Sulut pada Senin siang, Stefanus BAN Liow terlebih dahulu menggelar kegiatan di SMA Negeri 7 Manado pada Senin pagi. Rangkaian Sarasehan Kebangsaan MPR RI ini juga telah dilaksanakan pada hari Minggu 8 November 2026 yang dipusatkan di Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon, serta Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa.