Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Polimdo, Ir. Rudolf Estephanus Golioth Mait, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng, saat memberikan klarifikasi terkait isu yang beredar. Kamis (19/11/2026).

Manado, Kawanuainfo.com – Beredarnya sebuah foto chat WhatsApp yang memuat imbauan pelarangan aksi di lingkungan kampus Politeknik Negeri Manado (Polimdo) memicu perhatian publik. Dalam foto yang beredar tersebut, tercantum keterangan bahwa mahasiswa yang mengikuti aksi akan difoto dan dikenakan sanksi.

Sebuah Foto Chat WhatsApp yang beredar di kalangan Mahasiswa Politeknik Negeri Manado (Polimdo) yang menampilkan himbauan untuk tidak mengikuti aksi Demo.

Menanggapi isu yang ramai beredar itu, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Polimdo, Ir. Rudolf Estephanus Golioth Mait, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa pihak kampus tidak melarang mahasiswa menyampaikan aspirasi selama kegiatan tersebut berjalan damai dan tidak melanggar aturan maupun hukum.

​”Sepanjang tidak anarkis dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan atau pelanggaran hukum, tidak apa-apa. Aman kok,” ujar Rudolf.

Rudolf menambahkan, pihaknya justru terbuka apabila mahasiswa ingin berdialog dan menyampaikan aspirasi secara langsung.

​”Iya, betul. Malah ke depan kita mau datang saja ke mari bercerita di ruangan, karena kita punya hak. Undang-undang mengatur itu, kebebasan untuk menyampaikan hak dan pendapat. Tentu dengan cara yang baik, benar, dan sopan santun. Cuma itu saja,” pungkasnya.

Sebagaimana yang diketahui, kebebasan berpendapat merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Dalam sistem hukum di Indonesia, hak bersuara dan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin melalui Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Aturan tersebut juga dijabarkan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pada Pasal 5 beleid tersebut ditegaskan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak mengeluarkan pikiran secara bebas serta memperoleh perlindungan hukum. Namun, Pasal 6 juga mengatur kewajiban dan tanggung jawab peserta untuk menghormati hak serta kebebasan orang lain, menaati aturan hukum yang berlaku, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Peliput : Candle Heiner Rogaga.