Manado, kawanuainfo.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Fransiscus Andi Silangen kini tengah menjadi sorotan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPRD Sulut, Senin (23/6/2025), Fransiscus Andi Silangen mengucapkan sebuah pernyataan yang menuai kontroversi.

“Saya lantas memberikan penguatan bahwa, di mana pun kita bersekolah, kalau kita memang pintar, ya,..kalau dia bodok-bodok (bodoh), mo sekolah di manapun bersekolah tetap bodok,” ucap Fransiscus dengan dialek Manado yang kental sambil tertawa kecil, dikutip dari beritamanado.com.

Terkait pernyataan tersebut, Politisi PDIP bergelar dokter itu mendapat kecaman dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Manado.

“Ketika seorang pejabat publik yang menduduki posisi tertinggi di lembaga legislatif daerah justru menyampaikan pernyataan yang menyudutkan dan mempermalukan peserta didik, maka itu bukan sekadar kekeliruan kata itu adalah bentuk kekerasan simbolik yang tidak bisa dibenarkan,” ungkap Ketua GMNI Manado Hizkia Rantung, kepada kawanuainfo.com.

Hizkia mengungkapkan, bagi GMNI Manado, hal ini bukan sekadar celotehan belaka.

Menurutnya, dibalik kalimat yang diucapkan Fransiscus Silangen, terdapat cara pandang yang merendahkan daya juang siswa dan keluarganya dalam memperjuangkan pendidikan terbaik.

“Terlebih di tengah sistem zonasi yang belum sepenuhnya adil dan merata,” sambungnya.

Ucapan itu lanjut Hizkia, seakan menormalisasi penghinaan terhadap kecerdasan seseorang.

Ia menilai, kalimat tersebut tidak sepatutnya keluar dari mulut seorang pejabat publik.

“Kami menilai ini sebagai pelecehan verbal dalam komunikasi politik dan etika kepemimpinan. Dalam demokrasi, bahasa pemimpin mencerminkan keberpihakan,” jelasnya.

“Ketika bahasa digunakan untuk menertawakan rakyat, maka kekuasaan berubah wujud dari pelindung menjadi pelaku pelecehan,” tuturnya.

Hizkia menambahkan, siswa dari sekolah manapun, berhak atas semangat dan ruang berkembang.

Tidak ada anak bangsa yang layak dicap bodoh. Pendidikan tidak dilandasi pada siapa yang unggul, tetapi pada siapa yang diberi kesempatan, perhatian, dan keadilan untuk tumbuh. Dan setiap anak bangsa, tanpa kecuali, berhak atas itu,” paparnya.

Ia menuturkan, pernyataan legislator dari dapil Nusa Utara itu tidak hanya melukai siswa, tetapi juga merendahkan kerja keras guru, orang tua, dan semua pihak yang memperjuangkan kualitas pendidikan.

“Kami mengecam keras ucapan tersebut dan meminta Ketua DPRD Sulut untuk menyadari kekeliruannya dengan mencabut pernyataan dan menyampaikan permintaan maaf kepada publik,” tutupnya. (Red)