KawanuaInfo.com — Kelangkaan BBM yang memicu terjadinya antrian kendaraan yang telah menjadi perhatian serius oleh DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Polda Sulut, kini dikabarkan kembali terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) yang cukup masyarakat Minsel.

Sejumlah pengendara mengaku harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, bahkan tidak sedikit yang pulang dengan tangan kosong karena stok habis sebelum giliran mereka.

“Sudah antre hampir dua jam, tapi begitu tiba di depan malah dibilang BBM habis. Kami sangat kecewa, karena ini sudah sering terjadi,” ujar sorot Regen Senin, (17/11/2025).

Tak hanya itu, kelangkaan BBM yang memicu antrian tersebut juga telah mengganggu arus lalulintas di Minsel hingga mempengaruhi distribusi logistik di beberapa mini market di Minsel.

Beberapa sopir angkutan logistik yang ditemui di lapangan mengaku frustrasi dengan kondisi tersebut.

Mereka menyebut antrian panjang terjadi sejak adanya SPBU yang sedang dalam masa pembinaan.

“Kondisi iini membuat suplai BBM tidak lancar dan menumpuknya kendaraan pengantre,” ucap Demsi seorang sopir truck.

“Ini sudah mau masuk hari-hari besar. Kalau SPBU mau pembinaan, tolong ditunda dulu sampai selesai Tahun Baru,”

Keluhan serupa juga disampaikan Apang seorang sopir yang menunggu berjam-jam hanya untuk memperoleh solar subsidi.

“Kami hanya berharap pemerintah dan pihak terkait cepat mencari solusi. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan,” tegas Apang.

Diketahui, PT. Pertamina Provinsi Sulut masih dalam pengawasan DPRD Provinsi Sulut setelah evaluasi yang dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat lintas Komisi DPRD Sulut yang menghadirkan Pertamina dan Polda Sulut.

Dalam rapat lintas Komisi yang digelar pada (1/10/2025) itu telah mengeluarkan rekomendasi rapat yang telah di tandatangani dalam rapat umum lintas komisi DPRD Sulut sebagai berikut:

– Pertamina Sulawesi Utara harus menyelesaikan masalah barcode dengan menyediakan booth pengaduan dan penyelesaian masalah selama 2 hari untuk masalah barcode diluar blokir dan minimal 3 hari serta maksimal 5 hari untuk masalah barcode terblokir.

– Pertamina harus segera mengatasi masalah antrian dalam 3 hari kedepan dan harus ditinjau berkala setiap bulannya.

– Pertamina bersama biro ekonomi untuk menghitung kembali kuota bbm subsidi (solar) berdasarkan kebutuhan real daerah provinsi sulawesi utara dan untuk mengurai kemacetan pendistribusian kuota ke spbu harus dengan parameter yang jelas dan transparan.

– Tim gabungan yang telah dibentuk untuk pengawasan subsidi oleh pemerintah bisa dipertajam dengan sub tim pengawasan solar, dimana adanya tim lintas instansi (DPRD, Pertamina, Hiswana, Polda, TNI, Pemprov) untuk mengawal distribusi solar dan mencegah penyimpangan di lapangan.

– Transparansi data distribusi, pertamina diminta membuka data alokasi, realisasi distribusi per spbu, dan kuota harian kepada dprd secara rutin.

– Penegakan hukum, Polda diminta menindak tegas penimbunan dan penyalahgunaan solar; TNI membantu pengamanan di titik rawan.

– Prioritas sektor kritis, penyaluran solar subsidi difokuskan untuk transportasi umum, pertanian, perikanan, dan logistik kebutuhan pokok.

Tak hanya itu, Ketua Komisi II Inggried Sondakh juga memastikan untuk kembali melakukan rapat Dengar Pendapat bersama PT. Pertamina untuk melakukan evaluasi terhadap kesepakatan pada rapat dengar pendapat lintas komisi.

“Minimal setiap bulan kita akan mengkaji. Sampai pada bulan Desember kita akan tetap memantau. Kalau misalnya ini kemudian masih ada kejadian antrian seperti yang lalu-lalu, atau kondisinya justru sudah membaik, tetap di Desember kita akan gelar rapat dengar pendapat lagi bersama Pertamina,” tegas Inggried.

Tak hanya itu, Inggried pun menggandeng kurang lebih 60 Wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistik di DPRD Sulut untuk melakukan pemantauan di lapangan terkait penyaluran BBM subsidi di setiap SPBU.

“Teman-teman wartawan juga agar memberikan titik-titik mana yang terjadi antrian, barcode atau permasalahan lain yang terpantau di SPBU yang akan dapat kita tanggapi secara akurat dan menjadi bahan evaluasi bersama Pertamina,” ucap Inggried.

(Redaksi)