KawanuaInfo.com — Wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Michaela Elsiana Paruntu memberikan respon terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas Komisi DPRD Sulut.

Menurut Michaela, banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD terkait dugaan praktik korupsi dan mafia tanah di Sulut terus menjadi perhatian DPRD.

“Korupsi, mafia tanah sering kali disuarakan masyarakat ke DPRD, dan ini menjadi atensi bagi kami untuk terus didalami, dan dikonsultasikan dengan pemerintah daerah serta terus berupaya untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dengan memperkuat pengawasan,” ungkap Michaela Selasa, (1/3/2026) dalam rapat dengar pendapat.

Rapat dengar pendapat yang dipimpin langsung oleh wakil ketua DPRD Sulut Michaela Elsiana Paruntu tersebut mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:

  • DPRD akan mendorong pemerintah Sulut dan instansi terkait untuk mengatur secara tegas jam operasional tempat hiburan malam khusus pada perayaan hari besar keagamaan agar ditutup, melalui peraturan Gubernur atau peraturan daerah guna menjaga ketertiban dan menghormati nilai-nilai keagamaan di masyarakat.
  • DPRD akan mendorong Pemerintah dan instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan praktek prostitusi di tempat hiburan malam serta maraknya perjudian online termasuk upaya penutupan situs judi online serta mendorong bahasa publik yang baik terkait label Halal dan non Halal dengan tetap menghormati keberagaman keyakinan masyarakat.
  • DPRD akan mengawal program 15.000 unit rumah termasuk mekanisme kriteria penerimaan dan proses penyaluran serta memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan.
  • DPRD akan mendesak pemerintah Provinsi untuk meningkatkan pelestarian seni budaya dan penguatan kegiatan sanggar seni yang mencakup di Kabupaten Kota hingga kegiatan budaya di sekolah-sekolah, dukungan bagi para penggiat seni dan budaya, serta mendorong pembentukan peraturan daerah tentang adat dan budaya sebagai inisiatif DPRD.
  • DPRD mendorong Pemerintah Provinsi untuk memperjelas mekanisme pariwisata daerah serta memperkuat destinasi unggulan seperti bunaken untuk dapat mendukung program pariwisata nasional.
  • DPRD mendorong memperketat pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur jalan termasuk mendesak pemerintah pusat untuk memperbaiki jalan nasional yang rusak serta memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur.
  • Peningkatan lampu penerangan jalan menjadi perhatian untuk mendukung Kamtibmas.
  • DPRD akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota untuk meninjau kembali kebijakan insentif bagi Rohaniawan serta pengusulan BPJS Ketenagakerjaan tetap aktif.
  • DPRD akan memastikan pemanfaatan pajak kendaraan bermotor dapat lebih menyentuh program-program kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
  • DPRD akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk memprioritaskan program dan anggaran yang berdampak langsung bagi masyarakat terutama untuk kebudayaan dan seni.

(Erga Dirangga)