Kawanuainfo.com — Terungkapnya kemiskinan ekstrem tertinggi di Kota Manado dalam rapat Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara, telah menyedot perhatian masyarakat Sulut.

Kepala Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Sulut Elvira Katuuk pada rapat bersama Komisi I DPRD Sulut mengungkap bahwa, Pemerintah Provinsi Sulut memiliki Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang dipimpin langsung oleh Wakil gubernur Sulut.

Menurut Elvira, TKPKD sendiri talah menggelar rapat koordinasi dengan Kabupaten, Kota di mana di Kabupaten dan Kota ada TKPKD yang diketuai oleh para wakil kepala daerah.

Menurut Elvira, data masih terus menjadi permasalahan di mana, belum selesai P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), kemudian DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Reksosek (Registrasi sosial ekonomi) bahkan Pemerintah Provinsi belum sempat mengakses Reksosek, sudah keluar data tunggal sosial ekonomi nasional.

“Belum sempat mengakses Reksosek karena proses mengaksesnya itu luar biasa ketika kita masuk ke level 3 itu by name, by address. Begitu banyak kriteria yang harus kita penuhi karena itu data yang harus kita penuhi. Ini butuh sinkronisasi data yang ada di Dinas Sosial Kabupaten, Kota,” ucap Elvira.

Tak sampai di situ, Bappeda Provinsi Sulut juga memberikan masukan ke Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional terkait dengan posisi Pemerintah Provinsi pada proses verifikasi dan validasi data.

“Karena verifikasi dan validasi data ini dari Kabupaten dan Kota, langsung ke Kementerian dan itu kami selalu minta agar supaya bisa lewat Provinsi dan ini tetap kami perjuangkan,” kata Elvira.

Kepala Bappeda Sulut itu juga mengungkap bahwa pihaknya baru melakukan rapat koordinasi TKPKD yang dipimpin langsung oleh Wakil gubernur dan dihadiri oleh hampir semua Wakil kepala daerah di 15 Kabupaten Kota, dua di antaranya diwakili oleh Sekretaris daerah.

Salah satu kesepakatan dalam rapat tersebut terkait dengan verifikasi pemutahiran data yang menjadi prioritas untuk menemukan 7,61 yang miskin absolut yang berjumlah kurang lebih 700 jiwa di Sulawesi Utara.

“Ini yang pak Gubernur minta agar supaya betul-betul ketika program kita dilakukan, sasarannya tepat dan dapat menurunkan angka kemiskinan,” tegas Elvira.

Lanjut Elvira, tiga Kabupaten dan Kota tertinggi masih dua digit, Kabupaten Sangihe, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Minahasa Tenggara itu untuk kemiskinan umum.

“Tetapi memang untuk miskin ekstrem tertinggi justru ada di Kota Manado karena, memang jumlah penduduk terbesar ada di Kota Manado. Itu yang menjadi catatan kami,” jelasnya.

(Redaksi)