KawanuaInfo.com — Kondisi anggaran Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang kian memprihatinkan memaksa DPRD Sulut mengambil langkah ekstrem dalam penenruan kebijakan.

Dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggota DPRD Sulut Amir Liputo mengungkapkan, dari sekian banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditemui, terdapat alokasi belanja modal sangat keci.

“Ini berarti, dalam kebijakan ini kita harus punya langkah yang konkrit yang bisa dikatakan cukup ekstrem untuk kita membalikkan keadaan ini,” ungkap Amir Kamis, (13/11/2025) dalam rapat Badan anggaran,

Tak hanya itu, Amir pun mengambil contoh di salah satu SKPD yang tidak ia sebutkan secara jelas dengan anggaran gaji dan tunjangan berada di angka kurang lebih Rp11 miliar dan punya pagu belanja modal Rp500 juta.

“Kira-kira jika dihitung secara akuntansi, kinerja dan sebagainya, ini mo hitung bagimana,” ucap Amir.

Oleh karenanya, lanjut Amir, dirinya mengusulkan agar dapat melakukan pembedahan anggaran tersebut secara ekstrem.

“Kita harus sepakat mengurangi belanja makan, minum di semua sektor baik legislatif maupun eksekutif dan kami mau ini dituangkan dalam nota kesepakatan. Kedua, saya mengusulkan anggaran perjalanan dinas di semua SakPD dan DPRD kita kurangi bahkan kalau perlu sebagaimana saran pak ketua (Fransiacus Silangen) meri kita tinjau dengan benar. Yang ketiga, kami juga mengusulkan, anggaran-anggaran seremonial, pembangunan-pembangunan yang kurang penting, seperti oembangunan monumen-monumen, dan perayaan-perayaan yang tidak perlu diselenggarakan besar-besaran mari kita perkecil,” tegas Amir.

Amir juga menekankan bahwa, penghematan-penghematan anggaranbyang akan dilakukan pada tiga sektor tersebut di atas, harus dialokasikan pada kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti makan, minum panti-panti asuhan dan panti-panti jompo di Sulut tanoa membedakan suku, agama, dan ras.

“Karena mereka, menurut Kinstitusi, warga fakir miskin, orang terlantar, harus dipelihara oleh negara. Selain itu program rumah layak huni bagi masyarakat yang benar-benar miskin, tidak mampu mendirikan rumah, perlu kita tingkatkan dan lanjutkan, dan yang terakir adalah jalan-jalan produksi umum seperti jalan setapak yang menghubungkan pertanian termasuk irigasi yang sudah mau rusak agar mendapat perhatian kita,” jelas Amir.

(Redaksi)