KawanuaInfo.com — Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang berlangsung antara Badan anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) makin alot.

Hal itu dikarenakan masih terdapat 15 Perangkat daerah yang belum mampu mencapai target realisasi anggaran hingga pertengahan tahun 2025.

Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen mengingatkan Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulut agar memberikan perhatian serius terhadap realisasi anggaran tersebut.

“Rata-rata di bawah 42% ini harus menjadi perhatian ya, belum sampai 50% ini kan sudah setengah tahun,” tegas Fransiscus.

Di samping itu juga anggota Badan anggaran DPRD Hendry Walukow turut menyoroti realisasi anggaran yang masih minim.

Hendry menegaskan, pentingnya realisasi anggaran di masing-masing SKPD karena merupakan dasar pembiayaan tahun 2025 adalah APBD induk.

“APBD induk kita tak mampu mengelolah, bagaimana kita bicara APBD Perubahan,” tegas Hendry.

DPRD pun memutuskan untuk menghadirkan 15 Perangkat daerah yang penyerapan anggarannya masih belum mencapai yakni di angka 50%.

“Kita mengundang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang serapan anggarannya masih minim agar mendapatkan penjelasan,” ungkap Fransiscus.

Berikut 15 Perangkat daerah yang penyerapan anggarannya masih minim:

– Perkimtan 8%
– BKAD 22%
– Kesbangpol 24%
– PUPRD 28%
– Dinas Tenaga Kerja 31%
– Dinas Pangan 32%
– Dikda 33%
– Disperindag 35%
– Dinas Kominfo 36%
– Dinas Sosial 36%
– Dinas Kesehatan 37%
– Dinas Kebudayaan 39%
– BPBD 40%
– BKD 40%
– Bappenda 42%

(Erga)